LHKPN

Berdasarkan pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan intruksi tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maka dipandang perlu menetapkan penyelenggara Negara wajib LHKPN di lingkup Badan Litbang Pertanian Kementan diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian Nomor : 368.2/Kpts/KP.430/I/04/2016.

LHKPN 2019

LHKPN 2018

LKHPN 2017

LHKASN

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.

Sesuai SE Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2015, seluruh Pegawai ASN yang tidak diwajibkan menyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib menyampaikan LHKASN. Guna memudahkan penyampaikan LHKASN, Kementerian PAN RB telah membangun Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN (SiHarka).

Daftar Nama Wajib LHKASN BALITTRO