Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kementerian Pertanian

Jakarta – Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat menghadiri Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018 dengan tema “Peran PPID dalam Penderasan Informasi Menyongsong Indonesia Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045”. Rapat Koordinasi dihadiri oleh 325 PPID dari UK/ UPT dari seluruh Indonesia lingkup Kementerian Pertanian. Acara ini dilaksanakan dari tanggal 8-9 Mei 2018.

Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Ir. Syukur Iwantoro, M.S., M.B.A didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr., Ph.D. Dalam sambutannya, Syukur Iwantoro menekankan bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan hak masyarakat. Pemerintah yang proaktif dan terbuka, diharapkan mampu membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Era di mana pola hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat yang interaktif dan responsif perlu disikapi dan dimanfaatkan secara maksimal.

Guna miningkatkan kapasitas PPID Kementerian Pertanian terdapat rangkaian acara diskusi. Hadir Narasumber bidang Kehumasan diantaranya Profesor Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Prof. Ibnu Hamad dan Komisioner Komisi Informasi Pusat, Romanus Ndau Lendong.

Dalam kesempatan ini, dilakukan launching website resmi Kementerian Pertanian yang baru. Website yang baru memiliki tambahan feature tampilan yang lebih responsive, menarik, multi bahasa dan memiliki landing page yang memudahkan pengguna dalam mencari informasi yang dibutuhkan dalam sektor pertanian. Tampilan website yang baru, diharapkan mampu menjadi wadah penyampaian Keterbukaan Informasi Publik yang lebih user friendly kepada masyarakat.

Selain materi yang disampaikan oleh Narasumber pada hari pertama, hari kedua di isi dengan diskusi kelompok yang terbagi menjadi 4 kelompok yaitu Pengisian e-Dokumen; Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Penyajian Informasi Publik di Website; Pengisian Indoagropedia; dan Penderasan Informasi melalui Media Sosial.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik Kementerian Pertanian telah mendapatkan penghargaan meraih posisi ke-4 Keterbukaan Informasi Badan Publik pada tahun 2017 untuk kategori Kementerian/ Lembaga dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.  Dimana pada tahun 2016 sebelumnya berada di posisi ke-7. Hal ini menunjukkan Kementerian Pertanian telah mengalami peningkatan dalam menjalankan kewajiban untuk mengumumkan, menyampaikan dan melayani permohonan informasi publik serta pengelolaan dan dokumentasi dengan sebaik-baiknya.

  

  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *